Jakarta – Gedung DPR/MPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, menjadi tujuan berbagai kelompok masyarakat yang menggelar aksi pada Kamis (27/8/2026). Massa yang datang tidak membawa agenda yang sama. Ada kelompok yang menyuarakan persoalan daerah, menyoroti kebijakan pemerintah, hingga pihak yang hadir untuk menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah.
Perbedaan latar belakang tersebut membuat aksi 27 Agustus memiliki beragam tuntutan, meski seluruh kelompok memilih Gedung DPR sebagai tempat menyampaikan aspirasi.
Warga Pati Desak RUU Perampasan Aset Disahkan
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang hadir dalam aksi tersebut. Selain membawa persoalan dari daerah asal mereka, AMPB juga menyuarakan tuntutan nasional.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jika pengesahan belum dapat dilakukan, AMPB meminta DPR memberikan pernyataan tertulis mengenai komitmen untuk segera menyelesaikan aturan tersebut.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, mengatakan tuntutan tersebut menjadi salah satu fokus dalam aksi mereka.
Selain persoalan legislasi, AMPB meminta penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan.
Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total sekitar Rp2,6 miliar, sementara perkara tersebut disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp42 miliar.
AMPB juga membawa persoalan rekening yang sebelumnya disebut digunakan untuk menampung donasi bagi kebutuhan aksi.
Massa Depok Bawa Tiga Tuntutan
Kelompok lain yang turut menuju Jakarta adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB).
Koordinator aksi AMDB Yusuf mengatakan kelompoknya membawa tiga tuntutan utama, yakni:
- Mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Meminta koruptor dihukum mati.
- Mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sebelum bergabung dengan massa di Jakarta, sekitar 2.000 warga AMDB direncanakan melakukan aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
AMDB juga ikut menyoroti persoalan rekening yang digunakan untuk menampung donasi masyarakat Pati. Kesamaan tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset menjadi salah satu titik temu antara massa Depok dan Pati.
GERAM Bawa 10 Tuntutan
Berbeda dengan AMPB dan AMDB yang membawa tuntutan lebih spesifik, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) mengusung agenda yang lebih luas.
Kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut menjadikan aksi sebagai bentuk pengawasan terhadap DPR, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Koordinator aksi GERAM Ahmad Mixel juga meminta pimpinan DPR menemui massa secara langsung untuk berdialog.
GERAM membawa sekitar 10 tuntutan yang mencakup berbagai persoalan nasional. Di antaranya adalah tuntutan untuk mengadili Prabowo-Gibran, menghentikan program KDMP dan MBG, serta mengevaluasi kebijakan pajak yang dianggap membebani masyarakat.
Mereka juga menuntut penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan gratis serta berkualitas, penurunan harga kebutuhan pokok, dan kenaikan upah buruh.
Dalam isu kebencanaan, GERAM meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Sementara dalam bidang ketenagakerjaan, mereka turut menuntut pemenuhan hak pekerja rumah tangga.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan keamanan dan demokrasi, termasuk demiliterisasi, penghentian pembangunan batalyon, penghentian kriminalisasi aktivis, serta pembebasan tahanan politik.
GERAM juga membawa isu pemberantasan korupsi dengan meminta aset para koruptor disita dan digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, serta pemulihan bencana.
Aksi GERAM diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 orang yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.
Massa Bangkalan Justru Dukung Program Prabowo
Di tengah kelompok yang datang membawa kritik terhadap pemerintah, terdapat pula massa yang hadir untuk menyampaikan dukungan.
Mereka berasal dari Bangkalan, Jawa Timur, dan tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Koordinator RMP4 Ali mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi masyarakat yang hendak menuju Jakarta. Massa tersebut berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, hingga sales.
Berbeda dengan kelompok lainnya, RMP4 datang dengan agenda mendukung sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ali mengatakan masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut karena anak-anak mendapatkan makanan bergizi setiap hari.
Meski memberikan dukungan, RMP4 tetap meminta agar pelaksanaan MBG dievaluasi. Mereka menilai sejumlah dapur penyedia makanan perlu diperbaiki agar program dapat berjalan lebih baik.
Menurut RMP4, evaluasi tersebut bukan berarti menghentikan MBG, melainkan memperbaiki tata kelolanya.
Mengapa Tuntutan Berbeda?
Beragamnya tuntutan dalam aksi 27 Agustus tidak terlepas dari latar belakang masing-masing kelompok.
AMPB membawa persoalan Pati sekaligus mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. AMDB menyoroti pemberantasan korupsi dan daya beli masyarakat. Sementara GERAM mengusung isu yang lebih luas, mulai dari demokrasi, pajak, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, bencana, hingga kebijakan keamanan.
Di sisi lain, RMP4 hadir dengan sudut pandang berbeda dengan memberikan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya MBG, sembari meminta perbaikan pelaksanaannya.
Karena itu, aksi 27 Agustus tidak dapat dipandang sebagai satu gerakan dengan satu tuntutan. Sejumlah kelompok dengan kepentingan berbeda berkumpul di lokasi yang sama untuk menyampaikan aspirasi masing-masing.
Gedung DPR menjadi titik tujuan karena sebagian besar tuntutan tersebut berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan lembaga parlemen. Salah satu isu yang mampu mempertemukan kelompok berbeda adalah tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Meski memiliki agenda yang berbeda, AMPB memastikan aksi yang mereka ikuti akan berlangsung secara damai dan tetap menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat.
