Jakarta – Aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026), mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
Saan menilai aksi penyampaian pendapat yang dilakukan mahasiswa merupakan hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi. Ia hanya mengingatkan agar demonstrasi berlangsung tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Biasa saja kalau demo. Yang penting tertib,” ujar Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Salah satu isu yang disoroti mahasiswa adalah penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores yang terdampak bencana. Menanggapi tuntutan tersebut, Saan mengatakan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menetapkan status darurat bencana.
Menurutnya, penanganan terhadap korban dan wilayah terdampak merupakan hal yang lebih penting dibandingkan persoalan penetapan status bencana nasional.
“Yang penting soal penanganannya, bukan statusnya,” kata Saan.
Pemerintah Disebut Maksimal Tangani Bencana NTT
Saan menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menangani dampak gempa di NTT. Salah satunya dengan menghadirkan rumah sakit lapangan karena sejumlah rumah sakit permanen di wilayah terdampak belum dapat beroperasi secara optimal.
Selain fasilitas kesehatan, bantuan untuk masyarakat terdampak juga terus disalurkan.
Saan mengatakan akses jalan di wilayah terdampak telah kembali terhubung. Kondisi kelistrikan juga disebut telah pulih, sementara akses komunikasi dan jaringan telekomunikasi berangsur membaik.
Meski demikian, DPR akan kembali melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau perkembangan penanganan bencana.
DPR juga berencana menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan yang disampaikan pemerintah kabupaten di wilayah NTT yang terdampak.
BEM UI Gelar Aksi Sehari Setelah HUT ke-81 RI
Aksi mahasiswa tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadi salah satu kelompok mahasiswa yang menyerukan aksi di Bundaran HI.
Melalui akun Instagram resminya, BEM UI menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi, melainkan bentuk kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat.
BEM UI mengajak mahasiswa berkumpul di FISIP UI sekitar pukul 10.00 WIB. Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan massa kemudian bergerak menuju Bundaran HI dan aksi dijadwalkan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.
Yatalathof menjelaskan, pemilihan waktu sehari setelah perayaan kemerdekaan memiliki makna tersendiri. Mahasiswa ingin mempertanyakan sejauh mana makna kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa 81 tahun lalu seharusnya ditujukan bagi seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.
Mahasiswa Soroti Persoalan Ekonomi dan Kedaulatan
Dalam seruan aksinya, BEM UI menyoroti berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan kondisi ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, hingga kedaulatan negara.
Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan dan perjanjian ekonomi perlu dievaluasi karena dianggap berpotensi lebih menguntungkan pihak asing. Mereka juga menyoroti persoalan kesempatan kerja serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
BEM UI menyebut kondisi tersebut bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan negara.
Delapan Tuntutan BEM UI
Dalam aksi di Bundaran HI, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan utama, yaitu:
- Menghentikan tindakan negara yang dinilai menekan rakyat.
- Memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria yang dinilai berpihak kepada rakyat.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan penguatan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.
- Menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Aksi mahasiswa tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi publik setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sementara itu, DPR menyatakan akan terus memantau sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa, termasuk penanganan bencana di NTT dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
