Jakarta Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat memunculkan perdebatan di Amerika Serikat (AS) mengenai perlunya memperlambat atau bahkan menghentikan sementara pengembangan AI generasi lanjutan.
Perdebatan tersebut mempertemukan dua kepentingan. Di satu sisi, sejumlah perusahaan teknologi dan politikus Demokrat mendorong agar pengembangan AI lebih mengutamakan aspek keselamatan masyarakat. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump dan sejumlah tokoh Partai Republik menilai perlambatan justru dapat membuat AS kehilangan keunggulan teknologinya dari China.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Mike Johnson menjadi salah satu pihak yang menolak penerapan moratorium pengembangan AI. Menurutnya, perusahaan teknologi memiliki kemampuan untuk mengatur pengembangan teknologi tersebut secara mandiri.
“Mereka bisa mengatur diri sendiri. Mereka tidak membutuhkan pemerintah untuk memberi tahu mereka agar memperlambatnya. Jika mereka ingin memperlambatnya, mereka harus melakukannya,” ujar Johnson, dikutip dari Reuters, Kamis (17/9/2026).
Johnson menilai moratorium justru berpotensi melemahkan posisi strategis AS dalam persaingan teknologi global dengan China.
“Kita tidak bisa melakukan moratorium terhadap pengembangan AI, oke? Karena kemudian kita akan kehilangan keunggulan kita dari China, dan itu memiliki implikasi serius terhadap keamanan nasional bagi setiap keluarga Amerika,” lanjutnya.
AI Diprediksi Jadi Agenda Pertemuan Trump dan Xi
Johnson memperkirakan persoalan pengembangan dan pengamanan AI akan menjadi salah satu isu penting dalam pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Washington pada akhir September mendatang.
Menurutnya, kedua negara perlu terus memantau perkembangan teknologi tersebut sekaligus membangun komitmen bersama.
“Saya yakin mereka perlu terus memantau dan membuat komitmen satu sama lain,” kata Johnson.
Ia juga menolak gagasan pembentukan lembaga internasional yang secara khusus bertugas mengatur perkembangan AI.
Johnson mengatakan dirinya telah berbicara dengan Trump pada Senin malam. Pemerintah AS, menurutnya, berencana mengundang para pimpinan perusahaan AI terkemuka ke Gedung Putih dalam sepekan berikutnya untuk membahas arah perkembangan teknologi tersebut.
Meski menolak moratorium, Johnson tetap menganggap tata kelola AI membutuhkan mekanisme pengawasan yang tepat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya pengamanan yang efektif tanpa menghambat inovasi.
“Saya pikir Anda membutuhkan auditor independen. Saya pikir Anda membutuhkan transparansi dari orang-orang yang mengembangkan ini. Saya pikir ada beberapa ide yang sangat penting yang bisa menjadi pagar pengaman,” ujarnya.
Perusahaan Teknologi Dorong Perlambatan AI
Sementara itu, sejumlah pimpinan perusahaan AI justru mendorong adanya perlambatan pengembangan model AI paling canggih.
CEO Anthropic Dario Amodei pada akhir pekan lalu mengusulkan kerangka kerja tiga tahap untuk memperlambat pengembangan model AI terdepan. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko yang dapat muncul dari peningkatan kemampuan AI.
Proposal Amodei mendapat dukungan dari CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk.
Namun, Amodei mengakui terdapat hambatan besar dalam menerapkan gagasan tersebut, terutama karena persaingan geopolitik antara AS dan China.
Dalam wawancara dengan CBS News, ia menyebut persaingan kedua negara sebagai salah satu persoalan paling sulit dalam upaya mengendalikan perkembangan AI.
“Insentif untuk unggul dan keunggulan militer yang didapat dari AI sangat besar, sehingga kemampuan untuk memverifikasi apakah pihak lawan berbuat curang harus sangat absolut,” ujar Amodei.
Menurutnya, membangun mekanisme verifikasi tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ia bahkan mengaku belum mengetahui apakah sistem seperti itu sepenuhnya dapat diwujudkan.
Peneliti Desak Ada Koordinasi Internasional
Kekhawatiran mengenai perlombaan pengembangan AI juga disampaikan Jacob Coxon, mantan peneliti Anthropic yang sebelumnya mengundurkan diri dan menyuarakan peringatan mengenai risiko teknologi tersebut.
Coxon meminta pemerintah AS tidak mengambil langkah secara sepihak. Menurutnya, koordinasi internasional diperlukan agar persaingan teknologi antara AS dan China tidak berkembang menjadi perlombaan yang justru meningkatkan risiko bagi kedua negara.
“Kita butuh koordinasi internasional, kalau tidak, kita hanya akan mengulang perlombaan senjata yang sama dengan China, dan itu sama-sama berbahaya,” kata Coxon.
Perdebatan tersebut memperlihatkan adanya tantangan ganda dalam pengembangan AI. Negara-negara dan perusahaan teknologi harus menghadapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dalam perlombaan teknologi, sekaligus membangun mekanisme keselamatan agar perkembangan AI tidak menimbulkan risiko yang sulit dikendalikan.
