Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mendanai 21 proyek strategis. Meskipun demikian, Bahlil belum merinci detail proyek-proyek tersebut. “Saat ini sudah ada 21 proyek yang disepakati, dan ke depannya kita akan tingkatkan lagi jumlahnya,” kata Bahlil dalam keterangannya pada Selasa (4/3/2025).
Bahlil menegaskan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Danantara akan sejalan dengan prioritas yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu fokus pada hilirisasi 26 sektor komoditas. “Presiden telah menyampaikan bahwa kita akan memprioritaskan hilirisasi di 26 sektor komoditas, termasuk mineral batu bara, minyak dan gas (migas), perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan,” jelas Bahlil.
Salah satu proyek yang kemungkinan besar akan didanai oleh Danantara adalah proyek gasifikasi batu bara atau dimetil eter (DME) sebagai energi alternatif pengganti liquified petroleum gas (LPG). Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dan memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri, khususnya batu bara kalori rendah.
Danantara, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo, diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui pendanaan proyek-proyek yang berorientasi pada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam. “Danantara akan memastikan bahwa setiap proyek yang didanai tidak melenceng dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Presiden,” tambah Bahlil.
Selain proyek gasifikasi batu bara, Danantara juga diproyeksikan terlibat dalam berbagai sektor lain yang menjadi prioritas pemerintah, seperti pengembangan industri perikanan, pertanian, dan perkebunan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Kehadiran Danantara diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang selama ini terkendala oleh kurangnya pendanaan. Dengan dukungan dari badan pengelola investasi ini, pemerintah optimistis dapat mencapai target hilirisasi dan mengurangi ketergantungan pada impor di berbagai sektor.
