Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan rencananya untuk menyusun regulasi yang mengatur jeda waktu penayangan film Indonesia sebelum masuk ke platform streaming seperti Netflix. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri bioskop di Tanah Air.
Menurut Fadli, jika film terlalu cepat berpindah ke layanan digital setelah tayang di bioskop, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis bioskop yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja.
Ia mengingatkan bahwa kebiasaan masyarakat menonton film melalui gawai berpotensi mengurangi jumlah penonton di bioskop, yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan banyak bioskop tutup.
Sebagai solusi, pemerintah mempertimbangkan pemberian masa eksklusif penayangan film di bioskop selama sekitar empat bulan sebelum dapat dirilis di platform streaming. Rencana ini akan dibahas lebih lanjut bersama para produser film.
Saat ini, durasi tayang film di bioskop Indonesia masih sangat bergantung pada mekanisme pasar. Film yang mampu menarik banyak penonton akan bertahan lebih lama, sementara yang kurang diminati cenderung cepat diturunkan dari layar.
Di sisi lain, jumlah layar bioskop di Indonesia dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi film nasional. Kondisi ini membuat persaingan semakin ketat, dan banyak produser memilih menjual hak siar ke platform streaming ketika film mereka tidak bertahan lama di bioskop.
Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara. Fadli mencontohkan kondisi di Eropa dan Korea Selatan, di mana minat masyarakat untuk menonton di bioskop mulai menurun, bahkan menyebabkan sejumlah bioskop tutup.
Pengamat film Hikmat Darmawan sebelumnya menilai bahwa industri perfilman saat ini menghadapi sistem yang cukup keras. Banyaknya film yang ingin tayang tidak sebanding dengan ketersediaan layar, sehingga film dengan tingkat okupansi rendah bisa cepat tersingkir.
Hal senada juga pernah disampaikan oleh Ernest Prakasa, yang menyebut bahwa film dengan tingkat keterisian penonton di bawah 10 persen berisiko langsung diturunkan dari bioskop dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam hitungan hari setelah penayangan.
Menurut Hikmat, kondisi ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam industri film nasional, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kualitas produksi, hingga distribusi yang belum merata. Ia juga menyoroti celah dalam regulasi yang tidak mengatur secara jelas waktu pemutaran film, sehingga ada karya yang baru diputar bertahun-tahun setelah selesai diproduksi.
Pemerintah berharap, melalui regulasi baru yang tengah disiapkan, ekosistem perfilman Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan memberikan ruang yang adil bagi semua pelaku industri.
