Jakarta – Mojtaba Khamenei resmi dipilih sebagai pemimpin tertinggi baru Iran oleh Majelis Pakar Iran, menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang wafat setelah serangan militer dari Amerika Serikat dan Israel. Penunjukan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan politik dan keagamaan di Iran.
Majelis Pakar yang terdiri dari 88 ulama senior memilih Mojtaba, seorang ulama berusia 56 tahun, sebagai penerus posisi pemimpin tertinggi. Keputusan tersebut dinilai memperlihatkan bahwa kelompok garis keras masih memegang pengaruh kuat dalam struktur kekuasaan Iran setelah wafatnya Khamenei.
Salah satu anggota Majelis Pakar, Mohsen Heidari Alekasir, dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa kandidat pemimpin dipilih sesuai dengan pesan mendiang Khamenei bahwa sosok pemimpin Iran haruslah seseorang yang “dibenci oleh musuh”.
Pernyataan tersebut muncul tidak lama setelah Presiden AS, Donald Trump, menyebut Mojtaba sebagai sosok yang “tidak dapat diterima” sebagai pemimpin Iran.
Pengaruh Kuat di Lingkaran Kekuasaan Iran
Selama bertahun-tahun, Mojtaba dikenal memiliki pengaruh besar di balik layar pemerintahan Iran. Ia disebut memiliki kedekatan dengan aparat keamanan dan jaringan bisnis yang memiliki pengaruh besar dalam struktur kekuasaan negara.
Hubungannya dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) turut memperkuat posisinya dalam lingkaran politik dan keamanan Iran. Kedekatan tersebut membuatnya memiliki pengaruh luas terhadap kebijakan dan arah politik negara.
Dalam praktiknya, Mojtaba juga dikenal sebagai sosok yang sering disebut sebagai “penjaga gerbang” bagi ayahnya, karena memiliki peran penting dalam mengatur akses terhadap pemimpin tertinggi sebelumnya.
Sebagai pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba kini memegang wewenang besar dalam menentukan arah kebijakan negara, termasuk urusan luar negeri serta program nuklir Iran yang selama ini menjadi perhatian negara-negara Barat.
Latar Belakang Kehidupan Mojtaba
Mojtaba Khamenei lahir pada 1969 di kota suci Mashhad. Ia tumbuh dalam lingkungan politik yang kuat, terutama ketika ayahnya terlibat dalam gerakan oposisi terhadap pemerintahan Shah sebelum Revolusi Iran 1979.
Saat masih muda, Mojtaba pernah bertugas bersama militer Iran dalam Perang Iran-Irak yang berlangsung pada dekade 1980-an.
Ia kemudian menempuh pendidikan agama di Qom, pusat studi keagamaan Syiah di Iran. Mojtaba diketahui memiliki gelar Hojjatoleslam, sebuah tingkat ulama yang berada satu tingkat di bawah gelar Ayatollah.
Berbeda dengan ayahnya, Mojtaba tidak pernah memegang jabatan resmi dalam pemerintahan Iran, meskipun sering terlihat dalam kegiatan kelompok loyalis dan lingkaran politik konservatif.
Kontroversi dan Kritik
Peran Mojtaba dalam politik Iran selama ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah pihak menilai kemunculannya sebagai pemimpin tertinggi mencerminkan praktik politik dinasti, sesuatu yang dinilai bertentangan dengan semangat Revolusi Iran yang menggulingkan monarki pada 1979.
Selain itu, beberapa pengkritik juga mempertanyakan kelayakan keagamaan Mojtaba karena gelar Hojjatoleslam yang dimilikinya masih berada di bawah tingkat Ayatollah yang sebelumnya dipegang oleh ayahnya serta pendiri Republik Islam Iran, Ruhollah Khomeini.
Meski demikian, Mojtaba tetap dianggap sebagai kandidat kuat untuk memimpin Iran, terutama setelah kandidat lain seperti mantan presiden Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada 2024.
Pada 2019, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap Mojtaba karena dianggap mewakili pemimpin tertinggi Iran dalam kapasitas resmi, meskipun tidak pernah memegang jabatan pemerintahan secara formal.
Kini, dengan posisinya sebagai pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei menghadapi tantangan besar, mulai dari tekanan internasional terkait program nuklir hingga potensi gelombang protes dari masyarakat yang menuntut kebebasan politik yang lebih luas.
