Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, pada Rabu, 26 Februari 2025. Pemeriksaan ini terkait dugaan penerimaan batu bara dari mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari. Japto diduga menerima batu bara dalam jumlah besar, mencapai ribuan metrik ton.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut keterlibatan Japto dalam kasus tersebut. “(Japto diperiksa) terkait penerimaan batu bara dalam satuan metrik ton,” ujar Tessa pada Kamis (27/2/2025).
Pengakuan Japto Soerjosoemarno
Setelah menjalani pemeriksaan, Japto enggan banyak berbicara kepada media. Namun, ia memastikan bahwa dirinya telah kooperatif dan memberikan semua informasi yang diminta oleh KPK. “Saya hadir, menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan,” ujarnya.
Penyitaan 11 Mobil Mewah
Dalam rangka penyelidikan ini, KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman Japto. Sebanyak 11 mobil mewah disita oleh KPK, meskipun kemudian dipinjamkan kembali kepadanya. Mobil-mobil tersebut antara lain Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki.
Penggeledahan ini berlangsung selama enam jam, dimulai pukul 17.00 WIB. Penyitaan mobil-mobil mewah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi yang melibatkan Rita Widyasari selama menjabat sebagai Bupati Kutai Kertanegara. Rita diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya batu bara, yang merugikan keuangan negara. KPK saat ini sedang menyelidiki aliran dana dan aset yang diduga terkait dengan kasus ini, termasuk keterlibatan Japto Soerjosoemarno.
Respons Publik
Pemeriksaan terhadap Japto, yang merupakan tokoh publik dan pemimpin ormas besar, menarik perhatian luas. Masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan KPK, terutama terkait transparansi dan keadilan dalam proses hukum. KPK diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi.
