Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kasus dugaan korupsi terkait impor bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan sejumlah pejabat perusahaan. Permintaan maaf ini disampaikan dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, pada Senin (3/5/2025).
Kasus tersebut mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Para tersangka diduga terlibat dalam penggelembungan volume impor minyak mentah dan produk kilang, serta manipulasi harga berbagai jenis BBM, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai $12 miliar.
Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa Pertamina akan memperbaiki celah-celah yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung untuk mencegah dampak negatif terhadap perusahaan maupun anggaran negara. Ia juga menyatakan komitmen perusahaan untuk bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam meningkatkan transparansi dan memastikan keamanan energi nasional.
Sebagai langkah konkret, Pertamina telah membentuk tim internal untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang. Perusahaan juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan terkait kualitas BBM atau praktik yang tidak sesuai di lapangan.
Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam kasus ini.
Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berjalan, serta berperan aktif dalam mengawasi tata kelola sektor energi nasional demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas.
