Jakarta – Isu besar kembali mencuat di dunia politik anggaran setelah Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan mengembalikan sebagian besar dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya disiapkan untuk tahun 2025. Langkah ini dilakukan karena dinilai dana tersebut tidak akan terserap secara optimal hingga akhir tahun.
Keputusan itu langsung mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa tidak ada dana negara yang benar-benar dikeluarkan sebelum melalui proses penganggaran resmi di APBN.
Penjelasan Menteri Keuangan
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10/2025), Purbaya menyampaikan bahwa BGN mengembalikan dana sebesar Rp100 triliun dari tambahan anggaran yang sebelumnya mereka ajukan. Namun, dana tersebut sebenarnya belum pernah resmi tercantum dalam struktur APBN, sehingga secara teknis belum dapat dikatakan “dikembalikan.”
“Yang saya tahu, mereka mengembalikan Rp100 triliun dari anggaran yang sempat diajukan, tapi dana itu belum dianggarkan secara resmi, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” jelas Purbaya di kantornya.
Ia menambahkan bahwa anggaran yang benar-benar masuk ke dalam APBN 2025 untuk program MBG hanya sebesar Rp71 triliun, dan pemerintah akan terus memantau tingkat penyerapan dana tersebut hingga akhir Oktober.
“Rp71 triliun itu yang dianggarkan, bukan yang dikembalikan. Kita lihat nanti sampai akhir tahun seperti apa penyerapan dan dampaknya. Program ini bagus, jadi harus kita dorong agar realisasinya maksimal,” ujarnya.
Realisasi Masih Rendah, Pemerintah Dorong Akselerasi
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengungkapkan bahwa hingga Jumat (3/10/2025), penyaluran program MBG baru mencapai 23 persen dari total Rp71 triliun anggaran yang disiapkan.
“Kalau dilihat trennya, perkembangannya cukup baik. Kita harapkan program ini terus didorong agar sesuai target pemerintah,” kata Luky.
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi 31,2 juta penerima manfaat, yang dilayani melalui 10.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan jumlah penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang hingga akhir tahun, dengan perluasan jaringan layanan menjadi 25.000 titik SPPG agar program berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
“Akselerasinya sudah cukup bagus dan kami optimis. BGN kami dorong agar mempercepat seluruh proses mulai dari pengadaan SPPG hingga distribusi kepada penerima manfaat,” tambah Luky.
Kepala BGN Klarifikasi Dana yang Dikembalikan
Sebelumnya, pada Senin (13/10/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya memang mengembalikan Rp70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto, lantaran menilai sebagian dana tidak akan terserap hingga akhir tahun anggaran.
“Tahun ini BGN menerima alokasi Rp71 triliun plus dana standby Rp100 triliun. Dari total itu, Rp99 triliun terserap, sedangkan Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden,” terang Dadan.
Ia menambahkan, mulai tahun 2026, BGN akan memperoleh anggaran jauh lebih besar, yakni Rp268 triliun, menjadikannya salah satu lembaga dengan alokasi dana terbesar dalam kabinet.
Pemerintah juga telah menyiapkan dana cadangan tambahan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan fiskal dalam APBN 2026 untuk program MBG mencapai Rp335 triliun.
Transparansi dan Efisiensi Jadi Sorotan
Kementerian Keuangan menilai langkah BGN mengembalikan dana tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas anggaran. Pemerintah juga menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran, tetapi juga dari efektivitas penyaluran dan dampak langsung kepada masyarakat.
