Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di wilayah Papua Pegunungan mendapat penolakan dari ratusan siswa di Yahukimo. Aksi unjuk rasa yang digelar para siswa ini dipicu oleh keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan program tersebut. Para pengunjuk rasa menuntut agar program MBG dihentikan dan meminta beasiswa gratis sebagai prioritas utama.
Unjuk Rasa Siswa di Yahukimo
Dalam aksinya, Forum Pelajar se-Yahukimo menyatakan bahwa mereka menolak program Makan Bergizi Gratis.
“Kami menolak makan bergizi gratis, yang kami minta adalah beasiswa gratis,” kata Donny Siep, salah seorang pimpinan pengunjuk rasa kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/02).
Selain itu, para siswa juga mempertanyakan kehadiran pasukan TNI dalam pembagian makanan tersebut. Mereka merasa tidak nyaman karena wilayah Yahukimo masih termasuk daerah konflik, dan kehadiran TNI yang membawa makanan dengan mobil perang membuat banyak pelajar dan orang tua merasa takut. “Di sini kan daerah konflik, dan TNI bawa makanan itu dengan mobil perang, sehingga banyak pelajar dan orang tua siswa yang takut,” papar Donny.
Selain menolak MBG, para siswa juga menuntut pendidikan yang “gratis, ilmiah, dan demokratis” sebagai bagian dari aspirasi mereka.
Tanggapan Wakil Bupati Yahukimo dan Pemerintah Kabupaten
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Wakil Bupati Yahukimo terpilih, Esau Miram, menyatakan bahwa program MBG telah diluncurkan di wilayahnya sejak awal Januari 2025 dan mendapat respons positif dari sebagian besar siswa.
“Kalau sekarang ada penolakan, maka pihak sekolah akan dipanggil untuk dengar apa yang menjadi penyebabnya sehingga ada penolakan,” ujarnya.
Esau juga menekankan pentingnya mencari formula yang tepat agar program ini dapat diterapkan di wilayah pegunungan dengan akses transportasi yang terbatas. Asisten II Setda Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule, menambahkan bahwa tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesehatan siswa dengan menekan angka stunting yang mencapai 40% di wilayah tersebut.
“Tujuan kami murni kesehatan, yaitu menekan angka stunting yang mencapai 40% di Yahukimo. Menu disusun berdasarkan rekomendasi ahli gizi, tapi kami terbuka untuk evaluasi,” paparnya.
Pemkab Yahukimo berjanji akan menggelar dialog terbuka dengan perwakilan pelajar dan tokoh adat untuk mencari solusi terbaik.
“Kami apresiasi aspirasi pelajar. Dan akan kami laporkan ke pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Yahukimo,” ujar Bongga.
Keterlibatan TNI dalam Program MBG
(foto:antara/irawan)
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program MBG di Papua dilakukan karena situasi keamanan yang belum kondusif.
“Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” kata Sjafrie.
Ia juga menekankan bahwa MBG bertujuan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat Papua.
“Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” jelasnya.
Menhan juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mempedulikan isu politik yang berkembang di sekitar pelaksanaan MBG.
“Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” katanya.
Penolakan MBG di Intan Jaya
Penolakan terhadap program MBG tidak hanya terjadi di Yahukimo, tetapi juga di Kabupaten Intan Jaya. Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Bilogai Dekenat Keuskupan Timika menolak pelaksanaan MBG secara berkelanjutan di lingkungan sekolahnya setelah acara peluncuran pada 20 Januari 2025.
“Kalau memang ada bantuan makanan siap gaji, kita boleh menyerahkan kepada pihak yayasan dan guru-guru untuk mereka mengelola dan membagikan makan kepada siswa-siswanya,” kata Ketua PSW YPPK Kabupaten Intan Jaya, Pastor Dekan Yance Yanuarius Wadogouby Yogi.
Hal ini didasarkan pada kekhawatiran pihak sekolah terhadap reaksi masyarakat dan orang tua siswa, terutama mengingat Intan Jaya adalah daerah konflik. Kepala Sekolah SMP YPPK Bilogai Dekeneat, Karpus Belau, juga mengusulkan agar distribusi MBG dilakukan langsung oleh pihak sekolah atau yayasan.
“Kami sangat membutuhkan lingkungan yang aman. Yang kami butuhkan di daerah ini tidak ada konflik lagi, supaya pendidikan bisa berjalan normal,” tegasnya.
Sikap TPNPB OPM Terhadap MBG
(foto:antara/irawan)
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Kodap VIII Intan Jaya turut menolak program MBG dengan alasan bahwa makanan yang dibagikan mengandung bahan berbahaya.
“Makan (bergizi gratis) itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang. Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya,” kata pimpinan TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya, Undius Kogoya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri. “Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri,” katanya kepada Kompas.com.
Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, menyebut pernyataan OPM sebagai hoaks dan fitnah.
“Tentunya fitnah keji dan hoaks yang disebar oleh gerombolan OPM dan sangat disayangkan,” kata Candra Kurniawan.
Ia juga menegaskan bahwa aksi teror terhadap sekolah-sekolah akan ditindak tegas oleh pemerintah dan aparat keamanan. “Aksi teror membakar sekolah-sekolah ini akan ditindak tegas oleh pemerintah, aparat keamanan, dan unsur lainnya,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan siswa di Papua mendapat penolakan dari sebagian pelajar dan kelompok masyarakat. Faktor keamanan, keterlibatan TNI, serta isu kepercayaan terhadap pemerintah menjadi alasan utama di balik penolakan ini. Sementara itu, pemerintah daerah dan pusat berusaha mencari solusi yang lebih diterima oleh masyarakat setempat dengan tetap menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak di Papua.
