Beranda NEWS Luhut Binsar Pandjaitan Soroti Efektivitas Penyaluran Bansos
NEWS

Luhut Binsar Pandjaitan Soroti Efektivitas Penyaluran Bansos

Potret Luhut Binsar Pandjaitan (foto:instagram@/luhut.pandjaitan)
Potret Luhut Binsar Pandjaitan (foto:instagram@/luhut.pandjaitan)
Bagikan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun, hanya sekitar separuh yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Dalam pernyataannya, Luhut menyoroti berbagai kendala yang menghambat efektivitas penyaluran bansos, seperti data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta individu yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya.

Transformasi Digitalisasi untuk Penyaluran Bansos

Sebagai solusi atas permasalahan ini, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi digitalisasi dalam sistem penyaluran bansos. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai jumlah yang ditentukan, serta memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Dalam rangka pembenahan tersebut, Luhut juga telah melakukan diskusi dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) guna merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos.

Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Solusi

Salah satu langkah awal dalam perbaikan sistem penyaluran bansos adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan tiga pangkalan data utama, yaitu:

  • DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
  • Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)
  • P3KE (Pusat Perencanaan dan Kebijakan Ekonomi)

Ketiga pangkalan data ini nantinya akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri, sehingga validitas dan akurasi data penerima bansos dapat lebih ditingkatkan.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi penyimpangan, memastikan setiap rupiah bantuan tepat sasaran, serta meningkatkan transparansi dalam distribusi bansos di Indonesia.

Bagikan
Berita Terkait

Presiden Prabowo Bagikan Amplop ke Warga Usai Salat Idul Adha di Istiqlal

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunaikan salat Idul Adha 1446...

Pejalan Kaki Kini Bisa Kena Tilang Elektronik, Ini Penjelasannya

Jakarta – Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, mengungkapkan...

Gaji Paus Leo XIV Terungkap! Fakta Mengejutkan yang Tak Pernah Anda Duga

Jakarta – Penghasilan Paus Leo XIV, yang baru saja terpilih sebagai pemimpin...

Ketegangan Memuncak, India Lancarkan Serangan ke Wilayah Pakistan

Pemerintah India secara resmi melancarkan serangan terhadap sembilan titik di wilayah Pakistan...