Jakarta – Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada awal Juni 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan. Selain berpotensi meningkatkan harga barang impor dan menekan daya beli masyarakat, kondisi tersebut juga dinilai dapat memicu keresahan apabila tidak direspons dengan komunikasi publik yang tepat.
Menurut akademisi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pemerintah tidak hanya perlu mengandalkan kebijakan ekonomi, tetapi juga harus membangun komunikasi yang terbuka, konsisten, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Komunikasi Dinilai Sama Pentingnya dengan Kebijakan Ekonomi
Dosen Ilmu Komunikasi UMY, Dr. Fajar Junaedi, S.Sos., M.Si., menilai bahwa strategi komunikasi memiliki peran penting dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.
Ia mengatakan penyampaian informasi kepada publik seharusnya diarahkan untuk menciptakan rasa tenang, bukan justru memperbesar kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai situasi yang sedang terjadi beserta langkah-langkah yang disiapkan pemerintah untuk mengatasinya.
Pelemahan Rupiah Dipengaruhi Berbagai Faktor
Fajar menjelaskan bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai dinamika global.
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, hingga faktor domestik seperti kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri dan penyelenggaraan ibadah haji disebut menjadi beberapa penyebab yang memengaruhi pergerakan mata uang nasional.
Karena dipicu oleh banyak faktor, ia menilai penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif agar masyarakat memahami konteks sebenarnya.
Minim Informasi Berpotensi Memicu Kepanikan
Fajar mengingatkan bahwa kurangnya komunikasi yang transparan dapat membuka ruang bagi munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Apabila kondisi tersebut dibiarkan, berbagai dampak negatif dapat muncul, mulai dari aksi panic buying, penarikan dana secara besar-besaran, hingga penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial.
Ia menilai komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kejujuran dan Empati Menjadi Kunci
Dalam pandangannya, komunikasi pemerintah sebaiknya dibangun di atas prinsip keterbukaan dan empati.
Pemerintah perlu mengakui bahwa kondisi ekonomi sedang menghadapi tantangan, sekaligus menunjukkan pemahaman terhadap kesulitan yang dirasakan masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan hanya menekankan faktor eksternal sebagai penyebab pelemahan rupiah tanpa memberikan solusi yang jelas.
Fajar mengaitkan pendekatan ini dengan konsep Situational Crisis Communication Theory (SCCT), yang menekankan pentingnya strategi komunikasi yang mengakui situasi sekaligus menawarkan solusi dan menunjukkan kepedulian kepada publik.
Pesan Pemerintah Harus Konsisten
Selain bersikap terbuka, Fajar juga menyoroti pentingnya keselarasan pesan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, Presiden, kementerian terkait, hingga Bank Indonesia perlu menyampaikan informasi yang konsisten agar masyarakat tidak menerima pesan yang saling bertentangan.
Ia juga mengusulkan adanya juru bicara resmi yang secara berkala memberikan perkembangan mengenai kondisi ekonomi, termasuk kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Gunakan Bahasa yang Mudah Dipahami
Fajar turut mengingatkan agar pemerintah menghindari penggunaan istilah ekonomi yang terlalu teknis dalam komunikasi kepada masyarakat.
Sebaliknya, informasi sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disertai langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan masyarakat, seperti meningkatkan penggunaan produk dalam negeri atau mengelola keuangan secara bijak tanpa terjebak spekulasi terhadap mata uang asing.
Bangun Optimisme Melalui Langkah Nyata
Di akhir keterangannya, Fajar menegaskan bahwa komunikasi yang efektif harus dibarengi dengan kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Upaya seperti pengendalian impor nonprioritas, penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran, serta langkah-langkah menjaga stabilitas ekonomi dinilai dapat memperkuat optimisme publik di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Ia berharap pemerintah mampu menghadirkan komunikasi yang jernih, jujur, dan penuh empati sehingga kondisi ekonomi yang menantang tidak berkembang menjadi kepanikan sosial, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan nasional.
