Jakarta – Pemerintah berencana membuka rekening bank bagi seluruh warga negara yang telah berusia 17 tahun. Kebijakan tersebut tetap akan diberlakukan meski warga yang bersangkutan sebelumnya sudah memiliki rekening sejak usia di bawah 17 tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rekening tersebut salah satunya akan digunakan untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos). Rekening itu juga disebut dapat membantu pemerintah mendeteksi keterlibatan penerima bansos dalam aktivitas judi online.
Namun, rencana pembukaan rekening secara massal tersebut menuai sejumlah catatan. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, menilai kebijakan tersebut berisiko tidak efektif apabila pemerintah belum memiliki tujuan yang jelas.
Dalam konteks penyaluran bansos, misalnya, Adinda mempertanyakan alasan pemerintah menetapkan saldo awal sebesar Rp50.000. Menurutnya, perlu dipastikan apakah dana tersebut benar-benar dirancang untuk memberdayakan masyarakat atau sekadar menjadi syarat administratif pembukaan rekening.
“Menurut saya kebijakan ini tidak akan efektif kalau dia tidak punya tujuan yang jelas,” kata Adinda kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2026).
Berpotensi Menambah Rekening Dormant
Adinda juga menilai kebijakan pembukaan rekening massal berpotensi berbenturan dengan kebebasan masyarakat dalam memilih layanan perbankan.
Setiap orang, menurutnya, memiliki hak menentukan bank yang ingin digunakan. Terlebih, generasi muda saat ini cenderung memilih layanan perbankan digital yang dianggap lebih praktis.
Tanpa tujuan penggunaan yang jelas, rekening yang dibuka pemerintah dikhawatirkan hanya menambah jumlah rekening tidak aktif atau dormant.
“Ini akan menjadi dormant. Tiap bank pasti punya kebijakan soal jumlah minimum tabungan. Tidak mungkin juga pemerintah terus mengawasi dan harus memastikan tabungan yang dibuka itu aktif. Sementara mungkin sekarang penerima manfaatnya juga sudah punya akun tabungan sendiri,” beber Adinda.
Karena itu, Adinda menyarankan pemerintah mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran untuk program yang memiliki dampak lebih langsung bagi masyarakat.
Salah satu pilihan yang dinilainya lebih bermanfaat adalah peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, anggaran belasan triliun rupiah yang jika dibagi dengan alokasi Rp50.000 untuk sekitar 200 juta orang dapat diarahkan secara bertahap untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Alternatif lainnya adalah membuat tujuan penggunaan dana yang lebih jelas, misalnya untuk beasiswa, pelatihan di balai kerja, atau program peningkatan kapasitas masyarakat.
“Jadi tidak berhenti di hal yang sifatnya membuka rekening dan menganggap masalah lainnya selesai hanya untuk mempermudah distribusi,” tutur Adinda.
Rekening Tidak Otomatis Menciptakan Pendapatan
Guru Besar Ilmu Manajemen sekaligus Dosen Program Studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Institut Perbanas, Steph Subanidja, menilai gagasan pembukaan rekening massal memang memiliki sejumlah manfaat.
Rekening dapat mempermudah penyaluran upah, beasiswa, kiriman keluarga, maupun bantuan pemerintah. Namun, menurutnya, kepemilikan rekening semata tidak akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah justru perlu memprioritaskan masa transisi anak muda dari pendidikan menuju pendidikan lanjutan atau dunia kerja ketika mereka memasuki usia 17 tahun.
Pada usia tersebut, kebutuhan setiap anak berbeda. Ada yang masih bersekolah, bersiap melanjutkan kuliah, maupun mulai mencari penghasilan.
Pemerintah dinilai perlu memperkuat pencegahan putus sekolah, memperluas bantuan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta menyediakan pelatihan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dunia kerja.
“Intervensi semacam ini menyentuh kemampuan menghasilkan pendapatan. Rekening kemudian menjadi sarana pendukung yang masuk akal. Ketika seorang pemuda memperoleh beasiswa atau pekerjaan pertama, rekening membantu memastikan uang diterima langsung dan dapat dikelola sendiri,” jelas Steph dalam Kolom Kompas.com.
Selain membuka akses rekening, Steph menilai peningkatan literasi keuangan juga harus menjadi prioritas. Anak muda perlu memahami hal-hal praktis seperti biaya layanan perbankan, keamanan kata sandi, kerahasiaan OTP, risiko penipuan, hingga konsekuensi utang.
“Mereka juga perlu memahami bahwa rekening atas namanya tidak boleh sembarangan dipinjamkan kepada orang lain. Pembukaan rekening tanpa pendidikan tersebut berisiko memperluas akses sekaligus memperbesar kerentanan,” tegasnya.
Data Dukcapil Diminta Dibenahi
Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas meminta pemerintah membenahi data administrasi kependudukan sebelum menjalankan program pembukaan rekening massal.
Menurut Giri, pemerintah daerah harus memastikan seluruh warga telah terdata dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pendataan.
Ia juga mendorong agar perekaman data kependudukan diperluas hingga wilayah pelosok sehingga pemerintah memiliki basis data yang valid.
“Perekaman data kependudukan harus diperluas hingga ke wilayah pelosok agar pemerintah memiliki basis data yang valid sebelum menjalankan program tersebut secara menyeluruh,” tutur Giri.
Validitas data kependudukan dinilai menjadi salah satu kunci agar pembukaan rekening dapat mendukung penyaluran bansos secara tepat sasaran.
Karena itu, jaringan pemerintahan hingga tingkat desa perlu dimanfaatkan untuk menjangkau warga yang belum melakukan perekaman maupun masyarakat yang masih menghadapi persoalan administrasi kependudukan.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dinilai perlu memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat proses pendataan tersebut.
“Jika data kependudukan valid, niat baik Presiden untuk membukakan rekening bank bagi seluruh warga negara bisa terwujud. Selanjutnya bantuan bisa mengalir ke rekening warga dengan tepat. Berikutnya adalah bagaimana menentukan bantuan agar tepat sasaran sehingga keadilan sosial bisa terwujud,” tegasnya.
Kelompok Rentan Jangan Sampai Kesulitan
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar pembukaan rekening tidak justru menyulitkan kelompok rentan.
Ia secara khusus menyoroti kebutuhan lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses layanan keuangan terbatas.
Menurut Selly, digitalisasi penyaluran bansos harus dibarengi pendampingan karena kemampuan literasi digital dan keuangan setiap penerima bantuan tidak sama.
“Kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses layanan keuangan, serta kelompok rentan lainnya berpotensi mengalami kesulitan apabila seluruh proses dilakukan secara digital tanpa bantuan yang memadai,” ujar Selly kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Ia juga meminta perlindungan terhadap penerima manfaat dilakukan sejak tahap pendataan, pembukaan rekening, hingga proses penggunaan dan pencairan bantuan.
Selain itu, mekanisme pengawasan dan layanan pengaduan perlu diperkuat agar masyarakat memiliki akses ketika menghadapi kendala.
“Apa artinya kalau sistem baik tapi pengawasan lemah. Karena itu, dalam penyebaran perlu pengawasan yang kuat termasuk layanan pengaduan agar kelompok rentan tidak disulitkan dengan hal-hal nonteknis,” tutur Selly.
Pada akhirnya, pembukaan rekening secara massal dinilai tidak cukup hanya dengan memastikan setiap warga memiliki rekening. Pemerintah juga perlu memastikan rekening tersebut memiliki fungsi yang jelas, didukung data kependudukan yang akurat, serta disertai literasi dan pendampingan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
