Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa Prabowo sama sekali tidak mempunyai kebun sawit, bahkan tidak hingga satu hektare pun.
Penegasan tersebut disampaikan Hashim saat menghadiri Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Gereja Mulia Raja. Menurutnya, kabar mengenai kepemilikan lahan sawit oleh Prabowo merupakan fitnah yang sengaja disebarkan oleh pihak tertentu.
“Prabowo tidak memiliki kebun sawit satu hektare pun di Indonesia,” kata Hashim pada Selasa (23/12/2025), seperti dikutip dari Antara.
Hashim menilai, pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut justru diduga terlibat dalam praktik korupsi dan perusakan lingkungan. Ia mengungkapkan adanya kepemilikan lahan sawit ilegal seluas sekitar 3,7 juta hektare yang berada di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Menurutnya, lebih dari 200 perusahaan diduga menguasai konsesi ilegal di area tersebut.
Ia menduga, para pemilik lahan ilegal tersebut merasa terancam oleh sikap tegas pemerintah saat ini dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, sehingga mencoba menyerang Presiden Prabowo melalui penyebaran informasi palsu.
“Mereka merasa dirugikan jika hukum benar-benar ditegakkan,” ujar Hashim.
Lebih lanjut, Hashim juga menyinggung dugaan keterlibatan influencer berbayar serta akun otomatis di media sosial yang digunakan untuk menggiring opini negatif terhadap Prabowo, khususnya terkait tuduhan kepemilikan lahan sawit di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, Hashim menegaskan komitmen pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan. Salah satu isu yang disorot adalah aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.
Ia menyebut telah menerima informasi bahwa operasional perusahaan tersebut telah dihentikan sementara dan berharap langkah tersebut dapat berlanjut menjadi penutupan permanen. Hashim memastikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara terkait isu ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
