Anggota Komisi I DPR, Utut Adianto, memberikan tanggapan atas kritik yang dilontarkan publik terkait pelaksanaan rapat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di hotel mewah. Rapat tersebut digelar pada 14-15 Maret 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, dan menuai protes karena dianggap bertentangan dengan kebijakan efisiensi yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Utut membela keputusan menggelar rapat di hotel mewah dengan menyatakan bahwa praktik semacam itu bukanlah hal baru. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan undang-undang sebelumnya, seperti UU Kejaksaan dan UU Perlindungan Data Pribadi, juga dilakukan di hotel-hotel berbintang, seperti Hotel Sheraton dan Hotel Intercontinental. “Itu dari dulu. Kamu coba cek (pembahasan) undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang perlindungan data pribadi di Hotel Intercontinental. Kok gak kamu protes dan kritik?” ujar Utut.
Ia menolak untuk menanggapi lebih jauh kritik mengenai biaya tinggi yang dikeluarkan untuk menggelar rapat di hotel mewah. Menurutnya, anggapan bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi hanyalah pendapat pribadi. “(Bertolak belakang dengan efisiensi) kan pendapatmu,” katanya.
Kritik terhadap rapat ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi ini menyatakan bahwa langkah rapat diam-diam di hotel mewah telah melukai hati rakyat, terutama di tengah upaya pemerintah untuk menghemat anggaran dan memprioritaskan kepentingan publik. Mereka menilai bahwa rapat semacam ini menimbulkan kesan tidak transparan dan jauh dari prinsip akuntabilitas.
Sementara itu, beberapa sumber lain menyebutkan bahwa rapat di hotel mewah sering kali dipilih karena fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan, meskipun biayanya relatif tinggi. Namun, hal ini tetap menjadi sorotan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat penghematan anggaran negara. Beberapa pihak menyarankan agar rapat-rapat penting semacam ini dilakukan di gedung pemerintahan yang telah disediakan, sehingga lebih efisien dan tidak menimbulkan kesan mubazir.
Kritik ini juga mengingatkan pada beberapa kasus serupa di masa lalu, di mana rapat-rapat penting sering kali digelar di tempat-tempat mewah, meskipun menuai protes dari berbagai kalangan. Publik berharap agar pemerintah dan anggota DPR dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran negara secara bijak, terutama dalam situasi ekonomi yang masih memerlukan efisiensi di berbagai sektor.
Dengan demikian, polemik ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislatif, serta perlunya keselarasan antara kebijakan yang diambil dengan semangat efisiensi yang digaungkan oleh pemerintahan saat ini.
