Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih untuk tidak menanggapi kabar mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jajaran Kabinet Merah Putih. Bahlil menegaskan bahwa urusan pergantian atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak melampaui batas kewenangan presiden dalam hal ini.
“Jangan kita selalu berpikir melampaui batas kewenangan presiden. Tidak boleh, karena urusan menteri itu urusan mutlak, hak prerogatif presiden,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Minggu (16/3) malam.
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menekankan pentingnya para menteri untuk tidak bertindak melampaui kewenangan mereka, termasuk dalam urusan reshuffle kabinet. Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan terkait kabinet harus diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diketahui menggelar rapat terbatas (ratas) di Hambalang pada hari yang sama. Menurut Bahlil, ratas tersebut hanya membahas mengenai program hilirisasi, bukan tentang perubahan susunan kabinet. “Kita, para menteri, jangan membuat tindakan melampaui batas kewenangan dan di luar batas pengetahuan,” ujarnya.
Kabar mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih telah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Sri Mulyani, yang dikenal sebagai menteri keuangan yang sangat berpengalaman, dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam pemerintahan. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah atau dari Sri Mulyani sendiri terkait kabar tersebut.
Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa isu reshuffle kabinet memang kerap muncul menjelang pertengahan masa jabatan pemerintahan. Hal ini biasanya dilakukan untuk mengevaluasi kinerja menteri dan menyesuaikan dengan prioritas program pemerintah. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden sebagai pemegang hak prerogatif.
Bahlil juga menegaskan bahwa Partai Golkar akan selalu mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam hal pengelolaan kabinet. “Kami percaya bahwa presiden memiliki pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan terkait kabinet. Tugas kami adalah mendukung dan melaksanakan program-program pemerintah dengan baik,” ujar Bahlil.
Dengan demikian, Bahlil Lahadalia memilih untuk tidak ikut campur dalam isu reshuffle kabinet dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan semua pihak untuk menghormati proses dan kewenangan presiden dalam mengambil keputusan terkait kabinet. Sementara itu, publik masih menunggu konfirmasi resmi terkait kabar mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih.
