Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan alasan di balik pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada setiap dapur dalam Program Makan Bergizi (MBG). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan layanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa hingga kini sekitar 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari model kemitraan yang melibatkan berbagai organisasi dan mitra lokal.
Ia menjelaskan bahwa pola kolaborasi membuat implementasi program berjalan lebih cepat tanpa harus sepenuhnya mengandalkan pembangunan fasilitas oleh pemerintah. Dengan menggandeng mitra, infrastruktur dapur dan layanan distribusi makanan bergizi dapat tersedia dalam waktu singkat, sehingga penyaluran kepada penerima manfaat tidak tertunda.
Dari sisi pembiayaan, insentif Rp6 juta per hari setara sekitar Rp144 juta per bulan untuk setiap SPPG. Skema ini disebut lebih efisien dibandingkan jika negara harus membangun sekaligus mengelola seluruh fasilitas secara mandiri, yang tentu membutuhkan investasi awal jauh lebih besar serta waktu pengerjaan lebih lama.
Dadan menekankan bahwa faktor kecepatan menjadi kunci dalam menjalankan program berskala nasional. Ia menyebut waktu sebagai elemen strategis yang tidak dapat diulang. Karena itu, percepatan melalui kemitraan dinilai penting agar target program dapat tercapai sesuai rencana.
BGN memastikan penguatan kolaborasi dan percepatan pembangunan akan terus dilakukan guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap Program Makan Bergizi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.
