Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam keras pernyataan yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, dalam rapat kerja (raker) mengenai naturalisasi pesepakbola pada Rabu, 5 Maret 2025. Pernyataan Dhani dinilai seksis, merendahkan martabat perempuan, dan mengandung unsur rasisme.
Dalam rapat tersebut, Dhani mengusulkan agar pesepakbola asing yang sudah berusia tua dinaturalisasi dan dinikahkan dengan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI). Tujuannya adalah untuk menghasilkan anak-anak yang nantinya dapat dibina menjadi pemain sepak bola. Selain itu, Dhani juga menyebut bahwa pemain naturalisasi yang beragama Islam boleh memiliki istri hingga empat orang.
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menegaskan bahwa pernyataan Dhani tersebut melecehkan perempuan karena menempatkan mereka hanya sebagai “mesin reproduksi” dan pelayan seksual suami. “Pernyataan ini tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga mengabaikan hak-hak mereka sebagai manusia yang setara,” ujar Andy dalam keterangannya pada Jumat, 7 Maret 2025.
Andy juga menekankan bahwa dalam hukum Indonesia, termasuk UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat aturan ketat yang mengatur perkawinan poligami. Aturan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pernyataan Dhani dianggap mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dan seolah-olah mendorong praktik yang merugikan perempuan.
Selain itu, Komnas Perempuan menilai pernyataan Dhani mengandung unsur rasisme. Andy menjelaskan bahwa Dhani seolah-olah menganggap kualitas genetik pesepakbola asing lebih unggul dibandingkan dengan pesepakbola lokal. “Pernyataan ini merendahkan martabat Indonesia dengan menganggap bahwa laki-laki dari luar negeri memiliki sifat genetik yang lebih baik. Ini adalah bentuk rasisme yang tidak dapat diterima,” tegasnya.
Usulan Dhani tersebut juga menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan dan pegiat sepak bola. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut tidak hanya merendahkan perempuan, tetapi juga mengabaikan potensi pesepakbola lokal yang sebenarnya bisa dikembangkan dengan program pembinaan yang serius.
Aktivis perempuan dari organisasi Perempuan Mahardhika, Sita Nurani, menyatakan bahwa pernyataan Dhani mencerminkan pandangan patriarki yang masih kuat di masyarakat. “Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa perempuan masih dipandang sebagai objek, bukan subjek yang memiliki hak dan martabat yang setara,” ujarnya.
Sementara itu, pegiat sepak bola, Andi Bachtiar, menilai bahwa usulan Dhani justru mengalihkan perhatian dari masalah utama sepak bola Indonesia, yaitu kurangnya pembinaan dan infrastruktur yang memadai. “Alih-alih mencari solusi instan dengan naturalisasi, seharusnya kita fokus pada pembinaan pemain lokal sejak dini,” kata Andi.
Komnas Perempuan mendesak agar anggota DPR lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, terutama yang berkaitan dengan isu gender dan kesetaraan. Mereka juga meminta agar pemerintah dan pihak terkait mengambil langkah serius untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menghapus praktik-praktik yang merendahkan martabat perempuan.
Dengan berbagai kritik yang muncul, pernyataan Ahmad Dhani ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan serta menghindari pandangan yang bersifat seksis dan rasis dalam kehidupan bermasyarakat.
