Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, memberikan instruksi kepada kepala daerah dari kader PDIP pada Kamis (20/2) untuk menunda keberangkatan retret ke Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi ini menuai tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan retret merupakan urusan pemerintah.
Menurut Jokowi, kegiatan retret tersebut merupakan undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah usai dilantik di Jakarta pada Kamis (20/2). “Ini kan urusan kepemerintahan, yang diundang kepala daerah yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir datang,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2).
Jokowi menegaskan bahwa para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan kegiatan retret ini ditujukan untuk kepentingan rakyat oleh kepala daerah yang akan memimpin selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, menurutnya, para kepala daerah seharusnya hadir dalam acara tersebut.
Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menjelaskan bahwa instruksi Megawati dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis para kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Hal ini terkait dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang dinilai dapat memengaruhi psikologis kader PDIP.
“Menurut saya, Mbak Mega mempertimbangkan kondisi psikologis kader-kader PDIP yang terpilih itu. Kan dengan kasusnya Mas Hasto, akan mempengaruhi psikologisnya pada saat mengikuti retret,” ujar Rudy saat ditemui di Gedung DPRD Kota Solo, Jumat (21/2).
Instruksi Megawati ini menimbulkan perbedaan pandangan antara internal partai dan pemerintah. Sementara Jokowi menekankan pentingnya kehadiran para kepala daerah dalam retret, PDIP memprioritaskan kondisi psikologis dan soliditas kader partainya.
