Beranda NEWS Luhut Binsar Pandjaitan Soroti Efektivitas Penyaluran Bansos
NEWS

Luhut Binsar Pandjaitan Soroti Efektivitas Penyaluran Bansos

Potret Luhut Binsar Pandjaitan (foto:instagram@/luhut.pandjaitan)
Potret Luhut Binsar Pandjaitan (foto:instagram@/luhut.pandjaitan)
Bagikan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun, hanya sekitar separuh yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Dalam pernyataannya, Luhut menyoroti berbagai kendala yang menghambat efektivitas penyaluran bansos, seperti data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta individu yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya.

Transformasi Digitalisasi untuk Penyaluran Bansos

Sebagai solusi atas permasalahan ini, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi digitalisasi dalam sistem penyaluran bansos. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai jumlah yang ditentukan, serta memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Dalam rangka pembenahan tersebut, Luhut juga telah melakukan diskusi dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) guna merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos.

Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Solusi

Salah satu langkah awal dalam perbaikan sistem penyaluran bansos adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan tiga pangkalan data utama, yaitu:

  • DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
  • Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)
  • P3KE (Pusat Perencanaan dan Kebijakan Ekonomi)

Ketiga pangkalan data ini nantinya akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri, sehingga validitas dan akurasi data penerima bansos dapat lebih ditingkatkan.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi penyimpangan, memastikan setiap rupiah bantuan tepat sasaran, serta meningkatkan transparansi dalam distribusi bansos di Indonesia.

Bagikan
Berita Terkait

Jalan Medan–Aceh Tersambung, Lintas Timur Sumut Kembali Normal

Jakarta – Akses transportasi utama di Sumatera Utara melalui Jalan Lintas Timur...

Komnas HAM Aceh Nilai Bencana di Sumatra Layak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Sekretariat Aceh...

Tragedi Berdarah di Pantai Bondi Australia, Belasan Orang Meninggal Dunia

Jakarta – Insiden penembakan brutal mengguncang kawasan Pantai Bondi, Sydney, Australia, dan...

Data Banjir Sumatera: 1.006 Orang Tewas, Ratusan Masih Hilang

Jakarta – Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang berbagai wilayah di...