Jakarta – Bupati Pati, Sudewo, tengah menjadi sorotan usai ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, Rabu (13/8/2025). Mereka menuntut Sudewo segera lengser dari jabatannya karena sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
Aksi ini tidak lepas dari pernyataan Sudewo yang sebelumnya sempat viral, saat ia ‘menantang’ massa untuk mendemo dirinya terkait protes kenaikan PBB. Video tersebut menyulut kemarahan publik hingga membuat gelombang perlawanan semakin besar.
Berikut deretan kebijakan yang menuai kontroversi:
1. PHK Massal Honorer RSUD
Ratusan tenaga honorer RSUD RAA Soewondo Pati kehilangan pekerjaan sejak 1 Juli 2025. Salah satunya, Ruha, mengaku sudah mengabdi selama 20 tahun namun diberhentikan begitu saja tanpa pesangon. Total ada sekitar 220 pegawai yang terkena PHK, dan hingga kini tidak ada solusi maupun kompensasi yang diberikan.
2. Kenaikan PBB Hingga 250 Persen
Sudewo juga sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Kenaikan ini disebut sebagai penyesuaian setelah 14 tahun tarif tidak berubah. Namun kebijakan itu langsung menuai penolakan karena beban pajak melonjak tajam.
Contohnya, seorang warga Kayen bernama Saputra mengaku tagihan PBB miliknya melonjak dari Rp179 ribu menjadi Rp1,3 juta. Setelah menuai protes keras, kebijakan itu akhirnya dicabut pada 8 Agustus 2025.
Sudewo pun menyampaikan permintaan maaf karena ucapannya yang dianggap menantang rakyat untuk menggelar aksi demo. Ia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud meremehkan masyarakat.
3. Regrouping Sekolah dan Kebijakan Lima Hari Sekolah
Program regrouping sekolah yang digagas Sudewo juga menuai kritik. Pasalnya, penggabungan sekolah berimbas pada banyaknya guru honorer yang kehilangan kesempatan mengajar. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah dinilai membebani guru maupun siswa.
Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menyebut setidaknya 100 ribu orang terlibat dalam demonstrasi kali ini. Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan kekecewaan luas masyarakat terhadap kebijakan bupati.
