Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan bahwa efisiensi anggaran akan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Menurut Sri Mulyani, evaluasi terhadap kinerja kementerian/lembaga di tahun berjalan akan menjadi acuan dalam penetapan alokasi anggaran ke depan. “Kinerja serta langkah-langkah efisiensi dari setiap kementerian dan lembaga akan masuk dalam pertimbangan penetapan pagu anggaran,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi ini akan benar-benar dijalankan. “Kalau ditanya apakah efisiensi akan dilakukan? Jawaban saya jelas: ya,” tegas Sri Mulyani.
Langkah efisiensi ini bukan semata-mata untuk pemangkasan anggaran, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam APBN 2026, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah guna memastikan kualitas belanja publik lebih produktif. Fokus diarahkan pada peningkatan layanan publik dan kemandirian daerah.
Lebih lanjut, strategi pembangunan jangka menengah juga dijabarkan, yang mencakup delapan prioritas utama (Asta Cita) dari presiden terpilih. Strategi ini meliputi:
- Ketahanan pangan
- Ketahanan energi
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Peningkatan sektor pendidikan
- Penguatan layanan kesehatan
- Pembangunan desa, koperasi dan UMKM
- Penguatan pertahanan semesta
- Akselerasi investasi serta perdagangan global
“Kita akan menyesuaikan seluruh kebijakan berdasarkan arahan Presiden terpilih, dan memaksimalkan program-program dari kementerian serta lembaga yang mendukung delapan agenda prioritas tersebut,” tutup Sri Mulyani.
