Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem dan praktik politik di Indonesia seharusnya memiliki karakter sendiri, sesuai dengan sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa. Ia menilai Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah pola demokrasi yang diterapkan negara lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Kita tidak bisa mengikuti politik negara lain,” ujar Prabowo di hadapan para hadirin.
Demokrasi Barat Dinilai Tak Selalu Relevan
Menurut Prabowo, konsep demokrasi yang berkembang di negara-negara Barat belum tentu cocok jika diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Ia menyoroti adanya kontradiksi sejarah, di mana negara-negara yang kerap mengajarkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) justru pernah melakukan penjajahan dan pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
“Belum tentu demokrasi di Barat cocok dengan kita. Mereka mengajarkan demokrasi kepada kita, padahal merekalah yang menjajah kita ratusan tahun. Mereka mengajarkan HAM, padahal mereka pula yang melanggarnya,” tegasnya.
Prabowo juga menyindir bahwa isu demokrasi dan HAM kerap diperdebatkan secara selektif, bergantung pada kepentingan pihak tertentu.
“Rupanya demokrasi dan HAM itu sering kali sesuai selera. Kalau cocok dengan selera mereka, baru dipermasalahkan,” tambahnya.
Indonesia Tidak Boleh Didikte Negara Lain
Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan pentingnya kepercayaan diri nasional dalam menentukan arah politik dan kebijakan negara. Menurutnya, Indonesia memiliki sejarah perjuangan panjang yang seharusnya menjadi landasan dalam membangun sistem demokrasi sendiri.
“Kita harus bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita. Kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri dan mencari solusi kita sendiri,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terlalu bergantung, apalagi tunduk, pada tekanan atau arahan dari negara lain dalam menentukan masa depan politiknya.
“Kita tidak bisa terus-menerus didikte atau diatur oleh bangsa lain,” pungkasnya.
Pernyataan Prabowo tersebut menegaskan sikap pemerintah untuk membangun demokrasi yang berlandaskan nilai kebangsaan, kedaulatan, serta pengalaman historis Indonesia, tanpa harus terjebak pada standar atau tekanan global yang belum tentu sesuai dengan kondisi nasional.
