Beranda BISNIS Target APBN Nol Defisit, Ekonom Ingatkan Risiko bagi Danantara
BISNIS

Target APBN Nol Defisit, Ekonom Ingatkan Risiko bagi Danantara

Target APBN Nol Defisit, Ekonom Ingatkan Risiko bagi Danantara.
Target APBN Nol Defisit, Ekonom Ingatkan Risiko bagi Danantara.
Bagikan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa mencapai titik nol defisit pada 2027 atau 2028. Menurutnya, efisiensi anggaran yang konsisten akan memungkinkan Indonesia memiliki APBN seimbang tanpa defisit.

“Cita-cita saya suatu saat, entah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di hadapan majelis ini menyampaikan bahwa APBN kita berhasil tanpa defisit sama sekali,” ujar Prabowo dalam Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ia menambahkan, sekitar 5% dari aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya dapat dikontribusikan ke negara untuk menutup defisit. Dengan aset BUMN yang kini dikelola BPI Danantara mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS, kontribusi tersebut setara Rp 810 triliun. “Kalau BUMN bisa menyumbang minimal 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyoroti pembenahan tata kelola BUMN, mulai dari memangkas jumlah komisaris hingga menghapus tantiem. Menurutnya, langkah ini untuk memastikan pengelolaan lebih efisien.

Namun, peneliti CSIS Riandy Laksono menilai, APBN tanpa defisit bukanlah suatu keharusan selama fiskal dikelola dengan baik dan berkelanjutan. “Balance budget tidak mutlak diperlukan. Yang penting pengelolaan fiskalnya tetap sustainable,” ujarnya dalam diskusi CSIS, Selasa (19/8/2025).

Ia mengingatkan risiko jika target nol defisit terlalu dipaksakan, apalagi bila sumber dana utama berasal dari Danantara. Pasalnya, sebagian besar aset Danantara berupa dana pihak ketiga (DPK) di bank BUMN, yang tidak semuanya produktif. “Kalau Danantara dipaksa mengucurkan hingga Rp 700 triliun, apa mungkin?” tanyanya.

Menurut Riandy, lebih baik Danantara mengarahkan asetnya untuk investasi pada sektor yang mengalami market failure, bukan sektor yang sudah dikuasai swasta, agar tidak menimbulkan crowding out atau terdesaknya peran swasta akibat intervensi pemerintah.

Bagikan
Berita Terkait

KAI Tertekan Utang Whoosh, Harus Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun

Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kini menghadapi tantangan...

Mie Gacoan Bayar Royalti Rp2,2 Miliar untuk Putar Musik hingga Desember 2025

Jakarta – PT Mitra Bali Sukses (MBS), pengelola Mie Gacoan di Bali,...

Mulai 17 Agustus, Transaksi Keuangan Akan Terhubung NIK dan Terpantau Pajak

Jakarta – Mulai 17 Agustus 2025, semua transaksi keuangan di Indonesia akan...

PPATK Aktifkan Kembali Sebagian Rekening Dorman Demi Kepastian Dana Nasabah

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan telah mulai...